Mulai tahun depan, sektor pendidikan di Indonesia akan mengalami perubahan yang cukup besar. Melalui kebijakan fiskal yang baru, pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada jenis lembaga pendidikan tertentu. Kebijakan ini secara khusus ditujukan untuk sekolah-sekolah yang dikategorikan sebagai “premium” atau “mewah,” dengan kriteria yang saat ini masih dalam pembahasan dan finalisasi.

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menentukan sekolah-sekolah yang akan dikenakan pajak adalah label “berstandar internasional.” Sekolah-sekolah yang mengklaim memiliki kurikulum, fasilitas, atau sertifikasi yang setara dengan lembaga pendidikan di luar negeri akan menjadi fokus utama. Selain itu, jumlah biaya pendidikan tahunan juga menjadi pertimbangan penting, di mana sekolah-sekolah yang memungut biaya lebih dari Rp100 juta per tahun akan berpeluang besar masuk dalam kategori yang dikenakan pajak.

Pemerintah berpendapat bahwa kebijakan ini berlandaskan prinsip keadilan dan gotong royong. Sekolah-sekolah mewah yang umumnya melayani kalangan atas dianggap memiliki kapasitas finansial yang lebih baik untuk berkontribusi pada pembangunan negara. Dengan demikian, mereka yang mampu membayar biaya pendidikan tinggi diharapkan berpartisipasi dalam pembiayaan sektor publik melalui pajak yang dikenakan.

Walaupun tujuan dari kebijakan ini terdengar baik, implementasinya berpotensi menimbulkan beragam dampak negatif. Peningkatan biaya pendidikan yang signifikan akibat penambahan PPN dapat menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa, terutama bagi mereka dari kalangan menengah ke bawah. Hal ini berpotensi mengurangi akses mereka terhadap pendidikan berkualitas, memperlebar kesenjangan dalam pendidikan, dan memaksa keluarga memilih sekolah yang lebih terjangkau, meskipun kualitasnya mungkin tidak sebaik sekolah yang lebih mahal.

Selain itu, beban pajak yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan lembaga pendidikan baru. Para investor mungkin akan ragu untuk menginvestasikan modal di sektor pendidikan karena adanya ketidakpastian dan risiko finansial yang lebih besar. Akibatnya, pilihan terhadap sekolah-sekolah berkualitas menjadi semakin terbatas.

Lebih jauh lagi, fokus pada kewajiban perpajakan dapat mengalihkan perhatian lembaga pendidikan dari upaya peningkatan kualitas pengajaran. Sekolah mungkin lebih mengedepankan efisiensi biaya ketimbang inovasi dalam pengajaran. Hal ini bisa berdampak negatif pada kualitas pembelajaran siswa dan mengurangi daya saing lulusan di kancah global.

Pelaksanaan kebijakan ini harus mempertimbangkan beberapa hal penting. Pertama, definisi “sekolah mewah” perlu dijelaskan secara jelas dan objektif agar tidak menimbulkan diskriminasi. Kedua, pemerintah harus memastikan bahwa dana yang diperoleh dari pajak di sektor pendidikan digunakan secara efektif dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ketiga, perlu ada mekanisme yang melindungi siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.

Pengenaan PPN pada lembaga pendidikan merupakan langkah yang rumit dengan dampak yang luas. Di satu sisi, kebijakan ini dapat meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga dapat menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk menemukan solusi yang paling tepat.