Upaya Kurangi Angka Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Gianyar Tandatangani MoU Program BIE-D dengan APKASI dan YPAN

Upaya Mengurangi Angka Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Gianyar Teken MoU Program BIE-D Bersama APKASI dan YPAN

Gianyar –
Penjabat Bupati Gianyar, I Dewa Tagel Wirasa, secara terbuka mengungkapkan adanya penurunan kualitas sumber daya manusia di daerahnya. Menurutnya, situasi ini sangat mengkhawatirkan dan saat ini sedang diatasi oleh Pemerintah Kabupaten, salah satunya melalui program beasiswa pendidikan.

Dengan demikian, I Dewa Tagel Wirasa menyambut positif audiensi yang berlangsung bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN). Salah satu agenda penting dalam pertemuan yang diadakan pada Senin (21/10) ini adalah penandatanganan nota kesepahaman untuk Program Beasiswa Indonesia Emas-Daerah (BIE-D).

Program BIE-D bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Program ini diharapkan dapat mendorong pemerataan kualitas pendidikan serta pembangunan berkelanjutan di seluruh tanah air. Keberadaan APKASI berfungsi sebagai sumber daya utama bagi banyak lembaga untuk memahami dinamika perkembangan dan pembangunan daerah di Indonesia.

Dr. Ida Ayu Ketut Surya Adnyani, SE., MAP., yang merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, menyatakan harapannya agar penandatanganan nota kesepahaman ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

Staf Ahli APKASI di Bidang Pendidikan, Dr. Himmatul Hasanah, MP., menambahkan bahwa ribuan mahasiswa telah merasakan manfaat dari program BIE-D ini. Program ini mencakup tiga jenis, yaitu Program Reguler, Program Beasiswa Luar Negeri, dan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Himmatul Hasanah menekankan bahwa program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, sehingga dukungan dari semua pihak sangat penting. “APKASI berkomitmen untuk terus membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan terkait agar program BIE-D bisa dilaksanakan sesuai dengan visi pendidikan nasional,” jelas Himmatul Hasanah.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *